Tuesday 23rd January 2018

Gubri : “ E-Goverment Untuk Permudah Koordinasi Pusat Hingga Desa!”

Pekanbaru, President Pos

Pemerintah Provinsi Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government) sejak setahun lalu. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan transparansi publik.

Gubernur Riau H. Arsyad juliandi Rachman beberapa waktu lalu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk Pemanfaatan Aplikasi PTSP, SKP online, dan e-Samsat Provinsi Jawa barat dengan 17 Pemerintah Provinsi lainnya yang disaksikan Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan di Gedung Sate, Jawa Barat, Bandung.

“ Penanda tanganan MoU ini merupakan wujud dari komitmen Pemprov Riau untuk melakukan perubahan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, Supervisi Bidang Pencegahan mendorong 17 pemerintah Provinsi memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) milik Pemerintah  Provinsi Jawa Barat”, ujar Gubri seperti dilansir President Pos.

Lanjutnya lagi, Andi Rachman mengatakan, “Pelayanan masyarakat yang menggunakan sistem berbasis teknologi informasi secara "online" atau e-goverment dalam program Riau Go IT di Provinsi Riau hingga Oktober 2016 sudah mencapai 80 persen. Artinya Riau sudah memasuki zona integritas pelayanan bahkan presentase pencapaian e-government itu akan meningkatkan lagi menyusul adanya penambahan sejumlah peralatan lagi”, ujarnya.

Dengan E-Government tersebut maka semua perencanaan sudah terintegrasi  dengan baik melalui masing-masing website dalam rangka meningkatkan komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemrov Riau. Fungsi E-Government diantaranya dapat meningkatkan pelayanan publik, mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa.

Pemerintah provinsi Riau menyediakan fasilitas online untuk masyarakat luas seperti website, yaitu www.riau.go.id. Pada website tersebut masyarakat dapat meng"update" atau melihat informasi tentang kegiatan pemerintah Provinsi Riau. Seperti informasi dan kegiatan SKPD, website dan email SKPD, gallery foto dan video, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lainnya.

Berikutnya tentang produk hukum, TV streaming, radio "online", info pajak kendaraan, laporan kerusakan, LPSE berbasis Online, Government Service Bus, perizinan "online" dan data pembangunan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. 

Sambung Gubri, “dengan sistem pelayanan modern ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum harus koneksi, tentunya dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik”, terangnya lagi. 

E-Government juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. 

Namun harus juga dipahami, untuk penerapan sisitem ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, ada banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, peralatan yang kurang memadai serta SDM yang sangat terbatas.

Namun, Pemprov Riau melalui dinas terkait memang terus membenahi hal itu, memperbaharui sistem yang ada, peralatan yang diganti ataupun ditambah, mendidik tenaga IT yang nantinya menjadi operator terhadap sistem tersebut.(Adv)

 

No Responses

Tinggalkan Balasan