Tuesday 23rd January 2018

Bangunan USB Jadi Istana Hewan,Jaksa Menelepon Pelapor Sekedar Hello?

Kejaksaan Diminta Segera Usut Tuntas  Bangunan SMPN 8 Tambang

Kampar,President Pos

Baru-baru ini Nelson Hutahaean dihubungi seseorang yang mengaku dari Kejaksaan Negeri Kampar dan dari pembicaraan lewat Hand Phone,  si penelepon mempertanyakan Nelson Hutahaean tentang seputar laporannya terkait Pembangunan SMPN 8 yang hingga kini belum dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Juga menurut Nelson Hutahaean si penelepon yang mengaku Jaksa itu sepertinya terkesan hanya sekedar hello semata,pasalnya saat Nelson memberikan nomor Hand Phone Mardiyus si pemilik lahan  tempat dibangunnya SMPN 8 Tambang agar Jaksa menyelediki lebih lanjut malah Jaksa tidak ada meminta keterangan kepada Mardiyus.

“Saya harap Kepala Kejaksaan Negeri Kampar agar serius memerangi  dugaan KKN yang saya laporkan  terkait pembangunan unit sekolah baru SMPN 8 Tambang,ada dugaan sepertinya laporan saya akan didinginkan,Hal ini dapat dinilai dari si Jaksa yang menelepon sepertinya enggan melakukan penyelidikkan lebih lanjut ke pihak yang terkait,”ucap Nelson Hutahaean.

Lebih lanjut dikatakan-nya,”Sejak tanggal  20 September 2017 surat laporan saya sudah diterima pihak Kejaksaan Kampar ,Tetapi hingga saat ini saya hanya sekedar ditelepon lewat HP itupun dari hasil pembicaraan terkesan bangunan sekolah yang sudah dibangun pakai uang negara  terkesan tidak bermasalah ,Padahal alas hak awal  surat keterangan  lahan tempat bangunan SMPN 8  itu jelas bermasalah dengan masyarakat,”ungkapnya tegas.

“Saya harap Kepala Kejaksaan Negeri Kampar serius menugaskan para Jaksa yang ada untuk segera turun ke lapangan dan tanyakan kemasyarakat apa yang terjadi di lokasi SMPN 8 Tambang itu sehingga bangunan sudah setahun jadi istana beberapa hewan di sekitar bangunan itu,”sebut Hutahaean, kepada President Pos pada Jumat ,siang  (3/11).

“Pokoknya surat laporan saya ke Jaksa harus berbalas dengan jelas, Sebagai masyarakat yang butuh keterbukaan informasi publik  Jaksa harus bersikap tegas , bila pembangunan  unit sekolah baru SMPN 8  Tambang tidak jadi masalah ,sebagai masyarakat tolong dijelaskan dimana letak tidak ada masalahnya?,”kata Nelson mengakhiri.

Terkait hal ini sebelumnya sudah diberitakan:

Mantan Kadisdik Ditahan,Jaksa Tetap Diminta Selidiki Pembangunan SMPN 8 Tambang

Walaupun Jaksa telah menahan Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nasrul Zein.Nasrul Zein adalah salah satu tersangka kasus dugaan Korupsi pengadaan Meubiler di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang merupakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Senin (2/10),Dimana menurut informasinya,mantan Kadisdik Kampar Nasrul Zein ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (4/7), diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Meubeler Sekolah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.335.632.000 , bersumber dari APBD Kampar Tahun 2015,namun bukan berarti kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan mantan Kadisdik Kampar diam begitu saja,sebut Nelson Hutahaean salah seorang masyarakat yang telah melaporkan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 8 di Kecamatan Tambang.

Menurut Nelson Hutahaean, korupsi tidak mungkin berjalan sendiri dan korupsi terjadi dimulai dari perencanaan awal artinya korupsi terlaksana pasti melibatkan beberapa orang, Baik oknum di dinas maupun oknum di luar dinas,Untuk itu dalam laporan atas dugaan adanya korupsi di Pembangunan USB di SMPN 8 Tambang Jaksa harus segera melakukan pemeriksaan terutama khusus ke bagian perencanaan harus diselidiki karena kuat dugaan mantan Kadisdik masuk karena sudah terlalu banyak sejumlah kasus yang dilaporkan masyarakat sehingga tidak mungkin lagi untuk ditutup-tutupi,kata Nelson Hutahaean.

"Walaupun nantinya status mantan Kadsisdik sudah menjadi terpidana dalam kasus pengadaan meubiuler sekolah tetapi bila sudah bebas hendaknya Jaksa juga menjeratnya dalam kasus-kasus lain juga, Hal ini sangat perlu dilakukan guna membuat efek jera,Terlalu nikmat bagi mantan Kadis bila pelaku ternyata melakukan sepuluh kali korupsi tetapi hanya satu kali masuk penjara untuk perbuatan 10 kali korupsi dalam hal yang berbeda,Jadi jika Jaksa benar-benar mau menempatkan hukum sebagai 'panglima' niscaya kehadiran para koruptor dan calon koruptor dapat dikurangi,"sebut pria yang juga sebagai Pemimpin redaksi di salah satu media di Riau ini.

Dilanjutkan-nya,"Media sekarangpun harus lebih pro aktif melakukan kontrol bila perlu media ikut melaporkan secara langsung karena dari beberapa informasi  yang ada sejumlah oknum Jaksa justru menjadikan para koruptor sebagai 'ATM' oknum Jaksa, Untuk itu dalam laporan USB di SMPN 8 Tambang Jaksa harus menyelidiki siapa-siapa saja pihak yang harus bertanggungjawab,"tuturnya.
  
Juga ditambahkannya,"Melihat mantan Kadisdik ini jadi tersangka maka perlu ditarik suatu pembelajaran ada baiknya Bupati yang terpilih juga harus menempatkan para pejabat yang benar-benar naik karena prestasi memimpin secara baik dan benar, Janganlah pejabat  diangkat karena 'bayar hutang' atau untuk sebagai 'pembayar hutang' karena dari beberapa fakta korupsi terjadi karena adanya kesempatan menggunakan jabatan,"katanya mengakhiri.

Sebelumnya sudah dipublikasikan; 

Jaksa Diminta Selidiki Pembangunan SMPN 8 Tambang

Mulanya  Gedung Dibangun Tidak Sepengetahuan Pemilik Lahan ?

Nelson Hutahaean selaku masyarakat Kabupaten Kampar yang peduli pada pembangunan yang dilakukan pemerintah, Baru-baru ini melaporkan beberapa oknum yang terlibat untuk diperiksa dan diselidiki pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kampar ,Laporan itu dilayangkan Nelson lewat surat tertanggal 20 September 2017  terkait tidak difungsikannya gedung SMPN 8 Tambang yang diduga tidak dapat dipakai karena lahan yang digunakan belum dibebaskan dari pemilik lahan. 

Menurut Hutahaean,Sangat dipandang perlu pihak Kejaksaan di Bangkinang segera melakukan penyelidikan  terhadap  penggunaan dana miliran rupiah  yang digelontorkan negara, Tetapi bangunan SMPN 8 di Kecamatan Tambang tidak dapat dipakai,Padahal sebenarnya  bila ada pembangunan Unit Sekolah Baru seharusnya Dinas Pendidikan  terlebih dahulu melakukan  Sudy Kelayakan tentang sarana dan prasarana, Baik  menyangkut tenaga pendidik maupun yang dididik juga hal lainnya yang  berhubungan dengan layaknya  SMPN 8 itu dibangun,kata lelaki yang juga sebagai Pembina di LSM Penjara-Kampar ini.

“Kuat dugaan lokasi pembangunan SMPN 8 dirubah lokasinya karena ada “Udang di Balik Batu” pasalnya,seandainya SMPN 8 tahun ini menerima siswa sudah barang tentu calon siswa yang mendaftar tidak berminat untuk bersekolah di tempat yang jauh dari pemukiman warga,Selain itu jalan menuju gedung SMPN 8 itu belum dapat dilalui kendaran roda 4 jika keadaan hujan sepeda motorpun tidak dapat melalui jalan tersebut,”ucap Nelson Hutahaean.

Juga dituturkan Nelson Hutahaean,”Dari sumber yang layak dipercaya disebut-sebut lokasi tempat di bangunnya gedung SMPN 8 tidak jauh dari lokasi tanah milik mantan Bupati Kampar ,jika hal itu benar  kuat dugaan mulusnya pembangunan SMPN 8 di Kecamatan Tambang walaupun itu sudah menyalahi aturan, Tidak terlepas dari peran dari oknum-oknum tertentu khususnya di Dinas Pendidikan Kampar,”imbuhya.

“Diharapkan Kepala Kejaksaan segera memerintahkan Jaksa untuk segera serius menangani hal ini,karena diduga kuat Pembangunan Unit Sekolah Baru  yang berlokasi di Kecamatan Tambang sarat dengan KKN,Pasalnya tidak mungkin pembangunan SMPN 8 dapat dilaksanakan kalau tidak ada “Udang di Balik Batu”, sementara surat dari pemilik lahan belum ada pada Dinas Pendidikan Kampar,”terang Nelson Hutahaean mengakhiri.

Sekedar untuk diketahui,Bahwa bangunan SMPN 8   dengan Pagu Rp.1,18 Miliar ini saat dibangun tidak diketahui  Mardiyus selaku pemilik lahan dan saat Mardiyus jalan-jalan ke lokasi lahan yang diusahainya,  barulah Mardiyus mengetahui  di atas lahannya ada  pengerjaan bangunan sekolah dimana telah berdiri  fundasi  serta  Mardiyus melihat para  pekerja sedang mendirikan  atap bangunan. 

Sebelumnya sudah pernah diberitakan beberapa waktu lalu;

Uang Ganti Rugi Bermasalah,Ka.UPTD dan Kades Saling Lempar ‘Bola Panas’
 
Itang Sutarna,S.Pd Sebut Peran  UPTD Dalam Pembangunan  SMPN 8 Hanya “Menonton”?

Itang Sutarna,S.Pd selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambang pada  Rabu (19/4) sekira pukul 11:30 WIB yang berhasil ditemui President Pos dalam suatu acara di Dinas Pendidikan Kampar memberi tanggapan terkait pemberitaan tentang keterlibatan UPTD Pendidikan yang terkesan menghindari peran dari permasalahan pembayaran uang ganti rugi lahan masyarakat yang dipakai untuk membangun satu unit sekolah baru SMPN 8 di Kecamatan Tambang.

Itang Sutarna dengan tegas membantah bahwa masalah sisa pembayaran sebesar Rp.30 juta kepada Mardiyus bukan tanggung jawab UPTD dan menurut Itang dalam hal pembangunan sekolah tersebut peran UPTD Kecamatan Tambang hanya sebagai penonton.

Juga Itang menuturkan, Tidak mengetahui dari perusahaan mana  pelaksana pembangunan  serta siapa nama PPTK  yang dihunjuk dari Dinas Pendidikan ,  tetapi Itang membenarkan  bahwa dirinya ada memberikan uang sebesar Rp.20 juta guna dipakai sebagai DP ganti rugi dan uang itu adalah uang pribadinya yang dia pinjam dan masalah sisa pembayaran yang bertanggung jawab adalah masyarakat,kata  Ka UPTD Tambang ini.

Itang juga mengatakan tidak ada uang untuk pembebasan lahan bagi masyarakat terkait pembangunan sekolah baru itu ,tetapi dana miliaran rupiah hanya dipergunakan  untuk bangunan sekolah,terkesan bahwa pemerintah dalam membangun sekolah tidak terlebih dahulu melakukan uji kelayakan ,sehingga walaupun sekolah dibangun di atas lahan yang bermasalah dapat dibenarkan.

“Serah terima pembangunan ini seharusnya dengan kepala sekolah tetapi kepala sekolah tidak ada makanya orang itu serah terima dengan dinas terkait terdekat berarti UPTD,”ujar Itang.

Saat President Pos mempertanyakan serah terima kepada UPTD bagaimana dengan status lahan,Itang membenarkan seharusnya terkait surat-surat tentang lahan harus jelas dan Kepala UPTD Tambang ini mempersilahkan Wartawan tanyakan kepada PPTKnya ,namun sayangnya Itang tidak mengetahui siapa nama PPTK dalam pelaksanaan pembangunan SMPN 8 ini.

Sementara di tempat terpisah,Mardiyus yang dimintai tanggapan tentang hal ini mengatakan,bila pembayaran belum  diperoleh, maka  akan membawa masalah ini ke jalur hukum agar diperiksa dan dikembangkan supaya hak atas lahan itu diperoleh,sebut Mardiyus.

“Apabila sisa pembayaran tidak dilunaskan maka proses penerimaan murid baru mohon jangan dilakukan , karena sebagai yang punya hak di lahan itu saya berkeberatan sebelum pembayaran diselesaikan,”imbuhnya.

Juga dilanjutkannya,“Saya sudah hibahkan sebagian tanah saya dan sebagian lagi yang 3000 meter dijanjikan akan dibayar  setelah selesai pembangunan sekolah ,buktinya saya punya hak di lahan itu adalah dengan saya terima uang sejumlah Rp.20 juta,  dimana sisanya Rp. 130 juta hingga kini belum saya terima dan pembayaran uang itu ada saksinya dan saya juga punya surat tentang lahan di SMPN 8 itu,”kata Mardiyus tegas.

Juga hal senada dikatakan SL(41) ,salah seorang masyarakat yang  mengetahui adanya lahan Mardiyus akan dibayar untuk dipakai guna pembangunan  sekolah baru dan menurut SL pertemuan membahas tentang itu juga dihadiri Kades di salah satu kantor notaris dan semua pertemuan itu punya bukti dokumen,sebut nya.

“Dalam pertemuan itu dibahas tentang bagaimana kesepakatan masalah pembayaran , mulanya semua itu hendak dibuat dalam kesepakatan antara pemilik tanah dan pihak lainnya dihadapan notaris , namun oleh notaris dianjurkan  agar dibuat kesepakatan terlebih dahulu dan saya juga punya bukti dari pertemuan itu,”imbuh SL .
Sebelumnya pernah dipublikasikan:

       Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan Sekolah , Ka.UPTD Harus Bertanggung Jawab?

           Kades Harapkan Pihak Terkait  Menyelesaikan  Masalah  di SMPN 8

Pembangunan sekolah baru haruslah memenuhi  Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan untuk itulah sebelum sekolah dibangun dalam suatu daerah harus ada dilakukan study kelayakan. termasuk lahan  atau tanah yang digunakan untuk membangun sekolah jauh-jauh hari sudah memenuhi unsur  Perencanaan  Pengadaan Tanah  untuk Gedung Bangunan Sekolah.Dalam hal perencanaan itu harus  memenuhi syarat,diantaranya seperti,Harga Tanah Tidak Terlalu Mahal (Murah),Tanah Cukup Luas,Bentuk  Maupun Tofogafinya akan memenuhi beberapa unsur yang dibutuhkan untuk pendidikan.

Tetapi apa jadinya jika ada bangunan sekolah baru ,dibangun di atas lahan yang harganya  menurut Kades tidak terlalu mahal, namun meninggalkan masalah pembayaran yang belum diselesaikan. Anehnya lagi,Ka UPTD setempat berani memberikan uang pangkal ganti rugi lahan kepada warga yang status tanahnya masih  SKGR dan kini disebut-sebut  bangunan sekolah itu sudah rampung dan sudah diserah terimakan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.

Andra Maistar,S.Sos selaku Kepala Desa Tarai Bangun,Kecamatan Tambang pada Senin(17/4) sekira pukul  9:30 WIB kepada President Pos mengatakan,Mengetahui ada uang sebesar  Rp.20 juta yang diserahkan kepada Mardiyus  dan sisa pembayaran sebesar  Rp.130 juta  belum dibayarkan .Adapaun pemberian uang Rp.20 juta itu dalam rangka uang panjar pembayaran lahan  dimana uang tersebut katanya bersumber dari  Itang T, S.Pd yang menjabat sebagai Ka.UPTD Pendidikan  di Kecamatan Tambang-Kampar.

Menurut Andra ,uang sebesar Rp.20 juta itu diberikan Itang katanya bukan dari uang pribadi Itang ,tetapi dipinjam  Ka.UPTD  dari seseorang dan selanjutnya disampaikan kepada Mardiyus agar pembangunan sekolah dapat terlaksana dengan baik.

Juga dikatakan Kades pilihan warga desa ini ,Tanah itu awalnya dihibahkan Mardiyus seluas 3000 Meter namun karena ada peraturan dari Mendiknas sehingga lahan itu kurang 3000 meter  lagi sehingga yang 3000 Meter lagi lahan Mardiyus mesti diganti rugi,katanya.

Ditambahkanya pula,“Sepertinya serah terima bangunan sekolah itu tidak melibatkan pemerintah desa dan hanya serah terima itu di level UPTD Pendidikan dan karena itulah dalam hal ini persoalan menjadi tanggung jawab UPTD  untuk menyelesaikan,”ucapnya tegas.

Dilanjutkan Kades  Tarai Bangun ini juga,”Dalam hal ini Dinas Pendidikan harus duduk bersama dalam hal ini kami sebagai perangkat desa juga tidak mau ada masyarakat yang dirugikan bila hal ini dibiarkan tentunya dapat mengakibatkan banyak hal.Salah satunya ya mungkin berdampak pada penerimaan siswa baru yang tidak berapa lama lagi akan dilaksanakan  jadi terhambat atau juga pemilik tanah nanti akan menggugat maupun menyegel bangunan”,sebut Andra Maistar.

“Pokoknya saya mengharapkan seluruh pihak untuk duduk bersama bagaimana supaya sekolah yang sudah dibangun ini bisa dimamfaatkan pada penerimaan siswa baru yang tidak akan lama lagi berlangsung”,ujarnya mengakhiri.
Sementara  Itang,S.Pd selaku  Ka.UPTD Pendidikan Kecamatan Tambang yang  beberapa kali ditemui di kantornya tidak berada di tempat ,nomor HP orang nomor satu di UPTD Kecamatan Tambang ini yang coba beberapa kali dihubungi Pemburu Berita media ini juga tidak aktif.

Dari informasi yang diperoleh President Pos ,Seharusnya pembangunan  sekolah baru itu dibangun di atas lahan yang bersurat Hak Milik untuk menjaga masalah dikemudian hari dan pemerintah tidak mungkin melakukan pembangunan di atas lahan yang bermasalah . Juga informasinya,Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 8 Tambang itu  dengan kode lelang 2193232 LPSE Kabupaten Kampar , mulai 25 Juli 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016 ,HPS .1,18 M, Pagu 1,18 M ,Kategori Pekerjaan Kontruksi.

Sebelumnya sudah diberitakan:

                  ..Pembangunan  Berbiaya Miliaran Rupiah di SMPN 8 Bermasalah ..

               Ada  Oknum  Dinas Pendidikan Selewengkan  Dana Pembebasan Lahan?

Sejumlah Oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar diduga bekerjasama dan sama-sama bekerja   menyelewengkan  dana pembebasan lahan untuk bangunan SMP Negeri 8  di Kecamatan Tambang pada tahun 2016.Sebabnya, hingga kini Mardiyus (35)  warga pemilik  lahan hanya menerima  uang senilai Rp.20 juta  dari Rp.150 juta  uang  yang dijanjikan kepadanya.

Anehnya lagi , administasi pembangunan sekolah yang bernilai miliaran rupiah ini terkesan asal jadi.Pasalnya, tanda terima uang dari Mardiyus dibuat Warsito selaku RW pada tanggal 10 Nopember 2016 walaupun uang tersebut sebenarnya diterima dan ditandatangani  Mardiyus  di atas secarik kertas bermaterai tanpa memakai kuitansi pada 18 Nopember 2018.

Menurut Mardiyus,mulanya dia dihubungi Kepala Desa lewat HP dengan mengaku telah memungut dana Rp 5 juta dari masyarakat ,namun dana itu untuk diberikan kepada pihak UPTD Pendidikan Kecamatan Tambang, karena  menurut Kades,duit yang pernah diberikan Warsito untuk pembebesan lahan SMPN 8  berasal dari uang pribadi Kepala UPTD Kecamatan Tambang,sebut pria asal Desa Tarai ini.

Juga dilanjutkan lelaki yang akrab disapa bang Yudi ini,Karena tidak ada penyelesaian tentang sisa pembayaran, akhirnya  Andra Maistar ,S.Sos selaku Kades mengusulkan kepada Mardiyus agar hal ini diinformasikan kepada  Wartawan ,agar  seluruh orang  di Kabupaten Kampar mengetahui ada masalah yang belum selesai tentang pembayaran lahan di pembangunan SMPN 8 yang sudah selesai dibangun pada tahun 2016 waktu lalu.

Menanggapi hal itu ,Mardiyus jadi heran  karena semuanya jadi serba tidak jelas ,Kades mengatakan uang itu berasal dari Kepala UPTD,  sementara informasi lainnya menyebutkan bahwa uang itu adalah dari Pimpinan Proyek yang mengerjakan pembangunan sekolah tersebut.

“Saya akan terus berupaya menuntut pembayaran yang pernah dijanjikan, jika pemerintah tidak sanggup membayar maka lebih baik pemerintah menghibahkan juga bangunan itu kepada masyarakat  ,agar saya kelola menjadi sekolah “,sebut yudi.

Kepala Dinas Pendidikan yang coba dikonfirmas President Pos ,Belum dapat dimintai keterangan tetapi dari sumber yang layak dipercaya di Dinas Pendidikan Kampar menyebutkan, Bahwa  semua itu urusan Kepala Desa tetapi yang lebih mengetahui tentang semua itu adalah Kepala Dinas yang lama beserta salah seorang  mantan Kabid di Dinas Pendidikan yang kini sudah pindah tugas ke Diskominfo Kabupaten Kampar.

Juga Nasrul Zein,S.Pd,M.Pd  mantan Kepala Dinas yang dihubungi lewat HP tidak mengangkat  ,sementara dikonfirmasi melalui SMS  juga belum merespon  sampai  berita ini dipublikasikan .

Sekedar untuk diketahui,Sebelumnya sekolah itu dibangun di atas lahan yang diusahai Mardiyus tanpa sepengetahuannya, kemudian bangunan sekolah itu disegel Mardiyus hingga terjadilah pembayaran DP senilai Rp.20 juta  ,saat ini bangunan SMPN 8  sudah selesai dibangun ,tetapi hingga kini belum beroperasi .Luas seluruh lahan  yang dibutuhkan sekolah 6000 meter persegi, sementara Yudi menghibahkan 3000 meter persegi  sisanya yang 3000 meter harus diganti rugi sebesar  Rp.150 juta dengan jangka pembayaran selama 6 bulan terhitung sejak DP diterima Mardiyus.

Namun sayangnya, sepertinya janji yang dijanjikan buat  Mardiyus hanya  janji tinggal janji ,bahkan semua perjanjian itu  terkesan hanya ‘angin surga’  bagi Mardiyus, pasalnya perjanjian itu  hanya pakai mulut balas mulut tanpa ada kesepakatan tertulis dari kedua pihak.(red/asril)

No Responses

Tinggalkan Balasan